Gubernur Sumbar minta OPD fasilitasi usaha berbasis perhutanan sosial

Diposting pada

Roda Berita – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memfasilitasi pengembangan usaha masyarakat berbasis program perhutanan sosial.

“Program perhutanan sosial di Sumbar sudah mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar hutan. Pemerintah harus hadir untuk mendorong pengembangannya,” katanya di Padang, Jumat.

Ia mengatakan, ada beberapa kelompok masyarakat yang telah berhasil mengembangkan usaha secara mandiri dari mengolah hasil hutan program perhutanan sosial, salah satunya produk kopi Solok Radjo.


“Produk kopi itu tidak hanya telah diolah secara modren tetapi juga sudah memiliki akses pasar yang luas,” katanya.
Namun juga ada kelompok masyarakat yang telah mengolah hasil hutan menjadi produk dalam jumlah banyak, tetapi belum bisa mengembangkan pasar.

Ia mencontohkan kelompok ibu-ibu Nagari Kapujan Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) yang berhasil mengolah dan memproduksi sirup buah pala melalui Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN).
“LPHN Kapujan menanam pohon pala di kawasan hutan program perhutanan sosial, kemudian kaum ibu mengolahnya menjadi produk sirup buah pala. Produk ini memiliki banyak khasiat, tetapi pemasarannya masih belum maksimal. Ini yang perlu didukung,” katanya.

Ia meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumbar untuk hadir, melihat kekurangan dalam pengolahan dan memberikan dukungan untuk pengembangan ke depan, termasuk untuk akses pasar.


“Akses pasar ini misalnya dengan menghubungkan kelompok masyarakat ini dengan manajemen hotel, agar sirup pala dapat menjadi welcome drink,” ujarnya.

Selain itu, Dinas Kehutanan Sumbar dan Dinas Pertanian juga bisa membantu menambah bibit untuk tanaman pala agar ada perluasan kebun. Bahan baku yang mencukupi diharapkan bisa mendukung segi produksi.
Ia menilai akademisi juga berpeluang memberikan dukungan. Misalnya dengan penelitian untuk menambah variasi rasa dari sirup yang dihasilkan.

“Dengan dukungan bersama, produk yang dihasilkan dari program perhutanan sosial akan benar-benar mampu meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar hutan,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi mengatakan hingga saat ini capaian luas perizinan perhutanan sosial di Sumbar sudah mencapai 271.745 hektare.

Pada tahun 2023 juga dialokasikan 50 ribu hektare lahan hutan yang akan dikelola dengan skema perhutanan sosial.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *